BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders Pembahasan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Balikpapan Tahun 2020.

Rapat Koordinasi (Rakor) Bawaslu dengan tujuan mengkaji dan mencegah terjadinya kerawanan Pemilu ini digelar di Hotel Aston Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (02/12/2019).

Rakor menghadirkan Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha, Komisioner Bawaslu Kaltim Bidang Pengawasan Galih Akbar Tanjung, Komisioner Bawaslu Balikpapan Bidang Divisi Pengawasan Ahmadi Aziz, Kabag Ops Polres Balikpapan, Kasat Intel Polres Balikpapan, belasan wartawan serta lainnya.

Komisioner Bawaslu Balikpapan Bidang Divisi Pengawasan Ahmadi Aziz mengatakan, berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya di Balikpapan, Bawaslu Balikpapan menilai tingkat kerawanannya tidak terlalu rawan. Indikasinya adalah pelaksanaan Pilkada Balikpapan berjalan lancar, yakni dari segi keamanannya tidak ada masalah.

“Cuma ada yang menjadi evaluasi kita, khususnya juga di Bawaslu dengan KPU adalah penyelenggara di bawah. Harus ada peningkatan SDM (sumber daya manusia), karena banyaknya tim-tim Bawaslu yang belum mengetahui tupoksinya,” jelasnya.

Itu terbukti saat Pemilu 2019 lalu terjadi pemungutan suara ulang. Karena tidak profesionalnya petugas di lapangan, baik itu pengawas di TPS, maupun petugas KPPS-nya.
Komisioner Bawaslu Balikpapan Bidang Divisi Pengawasan Ahmadi Aziz saat memberikan penjelasan kepada awak media usai Rakor Pembahasan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Balikpapan Tahun 2020 di Hotel Aston, Senin (02/12/2019).

“Perlu memang kita lakukan peningkatan kapasitas bagi petugas KPPS maupun pengawas TPS, termasuk bimtek (bimbingan teknis)-nya. Makanya Bawaslu Balikpapan akan melaksanakan bimtek untuk pengawas TPS itu dari awalnya cuma sekali, kita akan laksanakan dua kali,” papar Ahmadi.

Setelah itu, dari rumah ke rumah melalui Panwaslu Kelurahan akan melakukan bimtek-bimtek khusus. Peningkatan kapasitas tersebut akan betul-betul maksimal dan dimasifkan agar petugas yang di bawah pada saat melaksanakan tugasnya itu memahami apa tupoksinya.

Menurut Ahmadi, setiap dilaksanakannya Pemilihan Umum pasti ada namanya IKP. IKP nanti ini ada beberapa lembaga atau instansi yang akan dilibatkan dalam hal pengisian atau pengumpulan data, yang terdiri Bawaslu, KPU, kepolisian, dan media massa.

“Dalam kegiatan ini, kami sudah mengundang beberapa instansi tersebut, termasuk teman-teman dari media massa, kepolisian dan KPU. Tujuan dari kegiatan ini nantinya akan ada launching tingkat kerawanan,” kata Ahmadi.

Dia menambahkan, dari hasil instrumen itu nanti yang dikumpulkan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu kota Balikpapan akan menyampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia untuk dilakukan scoring. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah Pilkada Balikpapan nanti ini termasuk rawan atau tidak.

“Dari scoring ini nantinya akan diketahui tingkat kerawanan, mulai tidak rawan, cukup rawan, dan sangat rawan,” tambah Ahmadi.
Para pemateri Rakor Pembahasan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Balikpapan Tahun 2020 foto bareng usai acara.

Lebih lanjut, jelas Ahmadi, launching IKP rencananya akan dilaksanakan pada April 2020 mendatang. Mulai saat ini, Bawaslu Balikpapan sampai 5 Desember dilakukan pengumpulan data, kemudian disampaikan ke Bawaslu RI.

Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menjelaskan, salah satu yang menyebabkan Pemilu diulang itu manakala ada pemilih yang tidak mempunyai hak pilih (pemilih luar daerah) tapi menggunakan hak pilihnya di daerah tersebut.

“Maka itu terjadi kerawanan yang bisa menyebabkan Pemilu itu diulang. di Balikpapan ini, yang potensi seperti itu di daerah perbatasan antara Kukar (Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan Balikpapan yaitu di daerah Teritip, Balikpapan Timur,” kata Noor Thoha.

Daerah Teritip itu, tambah Noor Thoha, berbatasan dengan Selok Api, Kukar, dimana warganya memang kerap terjadi alkulturasi. Ada orang Teritip yang nikah dengan warga di sana.

“Kejadian Pemilu beberapa tahun lalu, itu berpotensi besar terjadi ketidak pahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu hingga orang yang berada di Selok Api menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di daerah Teritip. Ini yang perlu diantisipasi, dan potensi itu ada,” tandasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati